Selamat datang di website resmi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Redeb.

Jumat, 15 Februari 2013

5 Target Capaian Keberhasilan Pemberantasan Korupsi


Banjarmasin, 10 Februari 2013 Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila dilaksanakan Rakornas Dan Workshop Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2013 yang dihadiri oleh Wamenkumham R.I , Denny Indrayana, Perwakilan Kemenpera, H. Djan Faridz, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Perguruan Tinggi, Ilah Sa Ilah, Gubernur Kalimantan Selatan, Ruddy Arifin serta narasumber lainnya, termasuk dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. acara tersebut juga di hadiri oleh pejabat struktural Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan selatan beserta staf. Dalam kesempatan tersebut Wamenkumham R.I Denny Indrayana menyampaikan 5 (lima) target capaian keberhasilan pemeberantasan korupsi :1. Regulasi / Peraturan per Undang-undangan lebih baik dengan lahirnya Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 5 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31Tahun 1999
2. Sistem kelembagaan yang baik dengan dibentuknya lembaga penegakkan Hukum dan Lembaga Negara ( KPK, LPSK, PPATK, MK dan KY )
3. Terbentuknya peradilan tipikor di daerah wilayah R.I pada daerah Provinsi
4. Pembentukan pada struktur kelembagaan Hukum yang lebih baik
5. Adanya tranfaransi penegakan Hukum di bidang pemberantsan Korupsi

Kamis, 14 Februari 2013

7 Bulan, 7 Hari, 7 Menit


DENNY INDRAYANA Wakil Menteri Hukum dan HAM, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM

Berapa lama waktu Anda membuat paspor, mendaftar nama perusahaan? Rata-rata sekitar tujuh hari. Berapa lama waktu pendaftaran akta fidusia? Sekarang dengan tumpukan pendaftaran, di wilayah yang ramai, bisa hingga sekitar tujuh bulan. Ke depan, insya Allah semuanya akan berubah menjadi hanya tujuh menit.

Paspor Satu Hari

Selama ini pembuatan atau penggantian paspor akan selesai dalam waktu empat hari kerja setelah foto dan wawancara. Itu artinya paspor akan pemohon terima setelah lebih kurang tujuh hari. Dalam waktu dekat hal itu akan berubah menjadi satu hari saja, insya Allah. Sebenarnya selesai dalam waktu tujuh hari sudah relatif cepat.Di Australia pembikinan paspor selesai dalam waktu sepuluh hari kerja.Di Singapura, paspor selesai dalam rentang waktu tiga hari kerja.

Di Malaysia, paspor selesai dalam waktu satu hari dan satu jam setelah pembayaran. Di dua negara terakhir tersebut sistem kependudukannya sudah rapi dan karenanya pelayanan dapat dilakukan dengan cepat. Kita masih punya persoalan dengan kerapian data kependudukan. Namun, imigrasi Indonesia memutuskan, pelayanan pembuatan dan penggantian paspor tidak boleh terkendaladenganhaltersebut.

Apalagi saat ini kita sudah memiliki sistem e-KTP.Maka,di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat saat ini sudah dilakukan uji coba penggantian paspor yang selesai dalam jangkawaktusatuhari(thesame day).Pada saatnya sistem yang sedang diuji coba akan diterapkan di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama kami juga tengah mengkaji ulang alur pembuatan paspor baru.

Dalam waktu dekat kami akan terapkan sistem selesai selang satu hari (the next day).Tentu saja itu semua kami lakukan agar pelayanan publik keimigrasian semakin baik dan semakin jauh dari pungli. Atas perubahan tersebut, jajaran keimigrasian tentu harus diberi apresiasi yang tinggi. Di tengah keterbatasan alat, kekurangan sumber daya manusia, bahkan kompensasi yang kurang memadai, semangat untuk memberikan pelayanan publik prima tetap dikedepankan.

Pendaftaran Perusahaan 7 Menit

Di samping imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga terus berbenah. Per 15 Februari ini pendaftaran akta fidusia akan dipotong dari awalnya hitungan hari, Minggu, bahkan bulan, menjadi hanya hitungan menit. Karena pendaftaran fidusia yang sekarang menumpuk, di wilayah yang padat permohonannya, akta fidusia bisa memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan.

Per 15 Februari, setelah pembayaran, dalam hitungan sekitar tujuh menit akta fidusia dapat dicetak langsung oleh notaris. Bukan hanya akta fidusia yang akan selesai dalam hitungan tujuh menit, mulai April 2013, pendaftaran perusahaan, yayasan, perkumpulan, dan warisan juga akan selesai dalam hitungan yang sama, sekitar tujuh menit. Yaitu setelah pembayaran dilakukan, pemohon dapat langsung mencetak sendiri secara online bukti pendaftaran nama perusahaannya.

Per April 2013 perubahan waktu pendaftaran menjadi hitungan tujuh menit—dari awalnya tujuh hari untuk nama perusahaan,tiga minggu untuk pendaftaran PT, atau sekitar tiga bulan untuk pendaftaran yayasan—tentu merupakan perubahan yang signifikan, bahkan revolusioner.Atas perubahan demikian jajaran Direktorat Perdata tentu layak mendapatkan apresiasi yang tinggi. Di samping Direktorat Jenderal Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Pemasyarakatan juga ikut berbenah.

Di Direktorat Jenderal HKI sedang diterapkan pendekatan pendaftaran merek dengan sistem IPAS (Industrial Property Automatic System), yaitu sistem pendaftaran hak kekayaan secara online. Pendekatan teknologi serupa juga sedang dilakukan oleh pemasyarakatan, dengan menguji coba pendaftaran online pembebasan bersyarat bagi warga binaan di delapan lembaga pemasyarakatan.

Aman, Nyaman, Cepat, Bersih

Semua paparan di atas adalah guna menjamin pelayanan publik prima, yaitu pelayanan yang aman,nyaman,cepat,dan bersih. Aman agar tidak muncul persoalan hukum, seperti pemberian paspor kepada warga negara lain. Nyaman, misalnya agar waktu antrean dan waktu tunggu lebih pasti dengan pelayanan yang ramah.

Cepat,misalnya dengan waktu tunggu antrean yang lebih pendek. Serta bersih, dalam arti biaya yang dikeluarkan resmi,tidak ada pungli. Pungli terjadi karena kepastian waktu tunggu dan lama menunggu yang sering tidak jelas. Maka, beberapa oknum petugas memanfaatkannya untuk mengambil untung dari masyarakat yang tidak sabar dan ingin mengambil jalan pintas. Dalam hal paspor,muncul pelayanan selesai satu hari jadi, dengan biaya yang lebih mahal.

Bulan lalu, saya menelepon salah satu biro jasa keimigrasian dan dijanjikan paspor dapat selesai dalam satu hari dengan biaya Rp1,7 juta. Jauh lebih mahal dari harga resmi pembuatan paspor yang hanya Rp255.000. Kemudian terbukti, biaya yang mahal itu dibagi juga dengan oknum imigrasi. Untuk selesai kilat di luar prosedur, relasi calo dengan oknum imigrasi demikian memang merupakan keniscayaan.

Ke depan, dengan sistem perpanjangan paspor satu hari (the same day),dan pembuatan paspor baru selang satu hari (the next day), praktik percaloan dan pungli, insya Allah, akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Memang, praktik memerangi calo dan pungli adalah dengan membangun sistem pelayanan yang lebih prima—yang menutup peluang jual-beli kewenangan.

Pungli No, Remunerasi Yes

Sistem pembenahan lain yang perlu diperhatikan adalah model penggajian yang lebih adil.Pegawai negeri sipil tentu harus bersyukur dengan gaji yang terus meningkat dari waktu ke waktu.Namun,beberapa berpandangan, penambahan tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup, yang juga terus meningkat. Maka, tuntutan pelayanan publik yang terus ditujukan kepada pegawai terdepan Kemenkumham tentu harus diiringi berbagai pembenahan, tidak terkecuali sistem kompensasi yang lebih layak.

Selain sistem penggajian, tentu saja pelayanan prima mensyaratkan sarana-prasarana yang lebih baik, misalnya sistem online dan komputer dengan proses yang lebih cepat. Semuanya tentu adalah kewajiban kami sendiri sebagai salah satu pimpinan di Kemenkumham. Dalam banyak kesempatan, saya berdiskusi dengan Menkumham, Pak Amir Syamsudin, yang dengan bijak mengingatkan agar penghasilan pegawai Kemenkumham terus kami perjuangkan agar meningkat sesuai dengan tuntutan pelayanan yang juga terus menguat.

Saat ini remunerasi Kemenkumham masih berkisar di angka 40%, sedangkan tuntutan kerjanya sering di atas rata-rata.Meskipun,tentu saja, penghilangan pungli tidak bisa ditawar dengan remunerasi. Ibaratnya, bahkan jika pungli 0% sekalipun, pungli ataupun korupsi tidak pula menjadi halal karenanya.Namun,tentu saja penghasilan yang memadai akan mendorong kinerja petugas Kemenkumham yang lebih amanah,insya Allah.

Maka,di tengah kerja keras pegawai-pegawai Kemenkumham yang terus meningkat; Di tengah pelayanan publik yang super cepat, menjadi serbatujuh menit; Di tengah apresiasi tiada henti kami haturkan ke hadapan seluruh jajaran Kemenkumham yang terus bekerja keras melakukan pelayanan publik prima antipungli; Yang tersisa adalah utang kami sendiri untuk menyediakan sarana-prasarana yang lebih baik, serta penghasilan yang lebih layak.

Itulah utang kami selaku pimpinan Kementerian. Itulah utang saya,selaku Wamenkumham. Saya akan berusaha keras agar utang itu segera lunas. Mohon doa dan dukungannya. Semuanya untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Keep on fighting for the better Indonesia.

Senin, 11 Februari 2013

No Pungli, No Cry


Oleh:
Denny Indrayana ;  Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Sumber :  SINDO, 26 Juni 2012

Masih ingat lagu reggae Bob Marley, No Woman, No Cry – izinkan kali ini saya menggunakannya sebagai penanda bagi gerakan maha penting yang lain: No pungli, mengharamkan pungutan liar.
Pungli adalah salah satu bentuk paling klasik dari korupsi. Pungli hampir setali tiga uang dengan suap-menyuap. Perbedaannya, pada pungli pihak yang meminta tanpa malu-malu lebih aktif, lebih memaksa, lebih memungut. Sedangkan pada suap-menyuap, pihak yang memberi maupun menerima biasanya sama-sama aktif. Pada Kementerian Hukum dan HAM, upaya untuk memberantas suap dan pungli tak pernah berhenti dilakukan. Namun, harus diakui zona anti pungli masih perlu terus diperjuangkan secara lebih konsisten.

Khusus untuk pungli, masih ada dan terjadi pada sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Paling tidak ada empat unit utama Kemenkumham yang masih rawan dengan praktik pungli: AHU (administrasi hukum umum), imigrasi, pemasyarakatan, dan HAKI (hak atas kekayaan intelektual). Perbaikan pelayanan di keempat unit utama tersebut telah terus dilakukan. Perbaikan kapasitas SDM (sumber daya manusia), pembenahan sistem termasuk pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sistem pengawasan terus dilakukan. Maka, ruang penyimpangan, termasuk praktik pungli sebenarnya semakin sempit. Tetapi, di tengah-tengah ruang sempit itulah, pelaku pungli masih terus bertahan.

Membuat setiap upaya perbaikan yang dilakukan menjadi terkesan sia-sia. Nyaris setiap hari saya menerima pengaduan, utamanya lewat SMS dan Twitter, bagaimana pelayanan publik yang masih dibajak oleh praktik pungli. Maka itu, Menkumham Amir Syamsuddin dan saya, tidak pernah berhenti, terus berpikir, terus berikhtiar memberantas pungli. Arahan dan contoh terus kami berikan. Langkah-langkah awal Menkumham, misalnya, adalah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan mengeluarkan perintah agar tidak berlebihan memberikan pelayanan kepada kami—utamanya jika sedang melakukan kunjungan ke daerah.

Mungkin dianggap kecil, tetapi kebiasaan memberikan pelayanan akomodasi termasuk jamuan makan kepada kami—atau pejabat tinggi kementerian yang lain memang harus dihilangkan. Bukan saja karena pelayanan dan jamuan demikian tidak perlu, melainkan kebiasaan itu menjadi pintu masuk penyimpangan yang keliru. Anggaran pelayanan seperti itu tidak tersedia sehingga mengadakannya menyebabkan “akrobat” harus dilakukan. Muncullah upaya pengumpulan dana, mulai pemotongan honor atau gaji pegawai sampai upaya pembenaran pungli untuk dana operasionalisasi jamuan tersebut.

Maka itu, kepada semua kanwil dan unit kerja selalu kami ulangi, tidak boleh lagi memberikan jamuan dan pelayanan demikian. Sebaliknya, tidak boleh ada lagi pejabat Kemenkumham yang meminta pelayanan yang memberatkan wilayah, memicu penyimpangan dan akhirnya menjadi alasan untuk melestarikan pungli.

Zona anti pungli pada seluruh pelayanan AHU, terutama pendaftaran perusahaan, fiducia, notaris; wilayah antipungli pada seluruh pelayanan imigrasi, terutama yang sering dikeluhkan dalam pembuatan paspor; area antipungli pada seluruh layanan pemasyarakatan mulai jual-beli ruang sel, pungli uang kunjungan, hingga pungli jual-beli remisi dan hak warga binaan lainnya; zona antipungli pada seluruh layanan HAKI utamanya pendaftaran merek, hak cipta, dan paten adalah keniscayaan. Untuk itu, praktik percaloan dalam pelayanan publik juga tidak dapat ditoleransi.

Para calo itulah yang seringkali menjadi jembatan penghubung antara oknum pemungut pungli dan masyarakat penerima layanan. Untuk terus memberantas pungli dan praktik percaloan tersebut, berikut adalah beberapa langkah perbaikan sistem yang telah, sedang, dan terus dilakukan. Pertama, sumber daya manusia terus ditingkatkan kapasitasnya. SDM yang profesional adalah salah satu kunci utama sistem antipungli. Maka itu, mekanisme kepegawaian berdasarkan merit system terus diperbaiki. Promosi akan diberikan sebagai bentuk reward atas prestasi, sebagaimana demosi adalah bentuk punishment.
Kepada unit kerja yang masih saja ditemukan praktik pungli, pelaku dan pimpinannya akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, unit yang berprestasi menerapkan zero tolerance atas pungli akan mendapatkan penghargaan.
Kedua, sistem pengawasan terus dilakukan dan ditingkatkan efektivitasnya. Model pengawasan oleh Inspektorat Jenderal tentu terus dilakukan, dengan perbaikan. Di luar model pengawasan yang internal-konvensional tersebut, model pengawasan eksternal yang inovatif juga harus dilakukan. Misalnya, dalam beberapa waktu terakhir, kami memaksimalkan Twitter untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat.

Di tengah masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan jejaring sosial media, pengawasan berbasis teknologi demikian bukan saja murah, melainkan tidak jarang lebih efektif. Tentu saja setiap informasi dan pengaduan melalui Twitter harus diklarifikasi. Bukti-bukti awal diperlukan sebelum suatu informasi dinyatakan sebagai fakta atas telah terjadinya pungli. Namun, dengan pengawasan melekat oleh masyarakat demikian, setiap tahapan pelayanan publik di Kemenkumham dapat langsung dikirim tanpa hambatan ke akun Twitter saya atau Kemenkumham.

Apalagi secara teknologi, praktik pungli dapat diambil fotonya dan dikirimkan pula bukti gambarnya. Dengan sistem pengawasan yang realtime demikian, CCTV boleh jadi tidak lagi diperlukan di setiap sudut pelayanan, perannya telah tergantikan dengan mata tajam masyarakat pengguna pelayanan publik itu sendiri.
Ketiga, seiring dengan pengawasan eksternal oleh masyarakat, sistem perlindungan bagi pelapor harus terus diperbaiki. Kepada pelapor tidak boleh ada tindakan sanksi yang merugikan, tetapi justru harus diberikan penghargaan. Laporan mesti dibuka ruang untuk disampaikan secara tertutup meski bukan berarti tanpa identitas. Kejelasan pelapor tetap penting agar menghindari fitnah. Namun, kejelasan demikian harus diiringi dengan perlindungan yang maksimal. Apalagi, tidak jarang pelapor bukan hanya dari masyarakat, melainkan juga dari internal kementerian sendiri. Pelapor internal demikian tentu perlu sistem pengamanan agar jenjang kariernya tidak justru terganggu karena memberikan informasi penyimpangan antipungli.
Keempat, untuk jangka panjang, pemberantasan pungli dilakukan dengan meletakkan sistem yang lebih antipungli. Maka itu, business process di setiap pelayanan publik akan terus direviu dan diperbaiki. Misalnya, untuk pelayanan pembuatan paspor, evaluasi terus dilakukan. Tahapan-tahapan pembuatan paspor terus dikaji ulang.Tahapan yang rawan dan membuka peluang pungli terus dicari, diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

Evaluasi business process tersebut penting agar SOP pelayanan dari waktu ke waktu terus dapat disempurnakan. Saya memberi apresiasi kepada unit kerja yang inovatif seperti membuka layanan SMS gateway,untuk mengetahui tahapan pembuatan paspor atau drop box tanpa antrean untuk memasukkan dokumen perpanjangan paspor. Terakhir sebelum menutup kolom ini, saya ingin berbagi informasi, Kemenkumham akan membuka penerimaan CPNS yang pengumumannya akan dipublikasikan awal Juli. Untuk itu dalam banyak kesempatan memberikan pengarahan, kepada semua jajaran Kemenkumham saya sampaikan, CPNS adalah singkatan dari “calon pegawai nihil setoran”.

Singkatnya, penerimaan pegawai sipil di Kemenkumham tidak akan lagi menoleransi berbagai bentuk suap dan setoran. Penerimaan hanya berdasarkan hasil tes murni. Dengan demikian, prosesnya akan berjalan baik dan hasil seleksi pegawai yang diterima juga yang terbaik. Untuk proses penerimaan CPNS ini, kami juga mengundang partisipasi dan pengawasan langsung dari masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih baik, lebih bersih, praktik pungli tentu harus diberangus. No pungli, no cry. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. ●

☛Ditulis oleh Admin Rutan Tanjung Redeb